Politik Etis Kapitalis dan Omnibus Law Ciptaker

Al Mukhollis Siagian
Al Mukhollis Siagian (Peneliti Lab. Administrasi Negara UNP)

Dimasa kolonialis Belanda menduduki Indonesia, rakyat begitu kerap merasakan penderitaan dengan maraknya praktik penindasan. Misalnya kejadian-kejadian pada berbagai wilayah Indonesia, mulai dari banyaknya penduduk Cirebon meninggalkan daerahnya pada tahun 1843 dengan tujuan untuk menghindari perilaku bengis Belanda. Begitu juga di daerah Grobogan dan Demak yang ditemukan adanya persitiwa kematian secara besar-besaran.

Semua itu dimulai sejak Belanda memberlakukan kebijakan politik Tanam Paksa dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di negeri Belanda. Sebab politik Tanam Paksa memberikan keuntungan melimpah bagi Belanda meskipun akibat penerapan politik tersebut masyarakat pribumi memperoleh penindasan yang melimpah.

Masyarakat bekerja sepanjang waktu tanpa kejelasan masa depan, tidak ada upah minimum, tidak ada pesangon, apalagi jaminan sosial. Sehingga pada akhirnya beberapa tokoh Belanda seperti Fransen Van De Futte, Walter Baron Van Hoevel, dan Perdana Menteri bernama Torbeck menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat pada masyarakat pribumi tidak memiliki sisi kemanusiaan dari apa yang telah mereka peroleh.

Politik Etis Kapitalis

Oleh sebab itu, Kolonialis Belanda mengubah kebijakan politisnya dari politik Tanam Paksa menjadi Politik Etis yang dimulai dari tahun 1901. Bisa dilihat dari pidato Ratu Wilhelmina pada 17 September 1901 di Staten General. Dalam pidatonya ia menegaskan bahwa pemerintah Belanda memiliki hutang budi dan panggilan moral (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Sehingga Ratu Wilhelmina mengamanatkan pemerintah Belanda membentuk kebijakan politik etis yang terdiri dari tiga garis besar, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi.

Kebijakan politis tentang Politik Etis sangat didukung penuh oleh kalangan kapitalis dan industrialis Belanda. Sebab politik etis merupakan siasat mengelabui sekelompok orang maupun lebih, sehingga orang yang dikelabui merasa sangat berutang budi dan jasa pada aktor politik. Dan dari tiga point diatas, politik etis yang tertanam dalam akal budi pribumi kita adalah edukasi.

Selain sifatnya yang mencerdaskan dan mencerahkan, tapi kebijakan irigasi dan emigrasi disalahgunakan lagi oleh Belanda, terutama para kapitalis. Dalam edukasi, Belanda membentuk konsep politik balas budi melalui pembukaan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Politik ini terkesan membebaskan dan mencerdaskan masyarakat pribumi, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah upaya memperkuat berdirinya Belanda. Kemudian, rakyat Indonesia mulai menyadarinya, lalu terbentuklah gerakan perlawanan.

Sebagaimana Wahidin Sudiro Husodo menyatakan bahwa cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Dengan pemikiran tersebut dan anjuran Wahidin untuk mendirikan organisasi menjadi pendorong bagi Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Gunawan Mangunkusumo untuk mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan mengangkat martabat bangsa.

Sebagaimana gambaran tentang realitas kesejarahan kolonialis dan sejarah para pendahulu senantiasa mengajak generasi sesudahnya untuk berdialektika dalam memahami realitas kehidupan. Dan hari ini, salah satu realitas kehidupan bangsa Indonesia yang perlu diadakan dialektika adalah tentang kontradiksi UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Kontradiksi Omnibus Law Ciptaker

Pada mulanya, kerangka berpikir politis pemerintah untuk membentuk UU Omnibus Law yang dikemukakan pada publik bisa dikatakan ideal. Pertama, pemerintah melihat indeks regulasi dari tahun 1966-2017 sangat rendah, berada pada rata-rata (-0,35). Kedua, regulasi yang dibentuk oleh pemerintah kerap menuai tumpang tindih, bahkan semenjak 2014-2019 sebanyak 10.180 regulasi tumpang tindih, terdiri dari 131 UU, 526 PP, 839 Perpres, dan 8.684 peraturan menteri.

Pemerintah menilai regulasi yang tumpang tindih sebagian besar juga menyangkut investasi. Maka dipersiapkanlah UU besar bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk mengatasi persoalan prioritas, merevisi 88 UU, 1.194 pasal, dan mengatur 11 klaster. Namun semakin kesini publik mencium politik etis para kapitalis terkait RUU Omnibus Lau Ciptaker ini.

Di mana dalam pembahasannya tidak melibatkan buruh dan organisasi lingkungan hidup; para tenaga kerja berpotensi kehilangan upah minimum, pesangon, dan jaminan sosial; IMB dan Amdal berpotensi dihapuskan dan tidak berlaku apabila menghambat investasi; 30% anggota Satgas Omnibus Law berstatus pengusaha, dan rencana perubahan sanksi pidana menjadi sanksi denda bagi pengusaha.

Yang menjadi keinginan pemerintah dalam pembentukan Omnibus Law Ciptaker ini adalah penggenjotan pertumbuhan ekonomi dengan membuka kran investasi sebesar-besarnya dan tidak diribetkan oleh regulasi termasuk Amdal dan IMB sehingga berimplikasi pada terciptanya lapangan pekerjaan.

Namun perlu disadari bahwa investasi yang dibuka atas nama negara merupakan politik etis pemerintah yang selingkuh dengan bisnis dan kapitalis. Apabila dimasa kolonialis kita diberikan politik etis atas nama pendidikan, maka dimasa millenialis ini kita diberikan politik etis atas nama pembangunan.

Dengan modal para kapitalis yang masuk dalam penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia tentu membuat para buruh menggantungkan nasibnya kepada para pemilik modal. Apabila regulasi yang memasukkan para pemilik modal tidak mengatur tegas tentang kesejahteraan buruh, upah minimum, pesangon, dan jaminan sosial, maka sama saja para buruh akan bekerja sepanjang waktu tanpa kejelasan masa depan.

Buruh akan bekerja hanya untuk memenuhi perutnya yang kosong sepanjang waktu, berarti sama dengan apa yang pernah dialami oleh masyarakat kita dimasa kedudukan kolonialis. Buruh menderita, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang melimpah.

Dengan Omnibus Law Ciptaker para pemilik modal boleh merusak lingkungan ditengah krisis iklim atas nama pembangunan di Indonesia, jika masyarakat protes karena amat merugikan, maka pengusaha tidak dipidana, melainkan cukup denda, hukumannya telah dikonversi dalam bentuk mata uang.

Jelas, kondisi masyarakat pekerja dimasa kolonial menghantui nasib tenaga kerja kita dewasa ini. Dan kita sadar betul bahwa logika berpikir para kapitalis adalah keuntungan. Syukur-syukur jika keuntungan juga bagi para buruh, namun jadi berbeda jika keuntungan itu hanya diperoleh pengusaha dan penguasa. Rakyat tak kunjung bahagia. (*)


Al Mukhollis Siagian

Peneliti Lab. Administrasi Negara UNP