Dilema Mudik Saat Pandemik

Nofi Candra
Nofi Candra (Anggota DPD RI 2014-2019)

Penyebaran virus corona terbukti sangat berdampak serius pada sektor perekonomian, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) di perkotaan. Akibatnya, pekerja yang bekerja di sektor informal di kota kehilangan pekerjaan. Hal tersebut terbukti dari berbondong-bondongnya ratusan ribu pemudik terutama dari DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, dan tak terkecuali Sumatera Barat, jauh hari sebelum masa lebaran.

Para pedagang kecil, asongan, kaki lima, buruh, pengemudi ojek online, dan sopir taksi, tukang pangkas, dan banyak lagi, yang selama ini bekerja dan menjadi penopang kegiatan usaha kota besar, terpaksa pulang kampung akibat pekerjaan mereka harus dihentikan.

Risikonya, sumber pendapatan mereka akan ikut sepi. Sehingga pulang ke kampung adalah pilihan yang masuk akal agar bisa berkumpul bersama keluarga besar dan berbagi risiko hidup. Dengan kata lain, mereka akhirnya berspekulasi bahwa di desa akan mendapat bantuan dari sanak saudara atau mencari peluang untuk membuka usaha sementara di desa sembari menunggu pandemik usai. Dilematisnya kali ini, mudik yang biasa dilakukan menjelang Lebaran kini menjadi nostalgia karena mengandung malapetaka.

Pertama, kedatangan pemudik dari DKI Jakarta dan sekitarnya dikhawatirkan membawa virus Covid-19 ke desa, dan menularkannya kepada sanak saudara di kampung. Jakarta menjadi zona merah penyebaran virus yang pertumbuhan kasusnya cukup signifikan dari waktu ke waktu. Sehingga pergerakan pemudik ke desa tidak dapat dipandang sepele karena sama halnya dengan memindah zona merah ke daerah pedesaan.

Artinya, ledakan kasus Covid 19 sedang menunggu di depan mata. Meski belakangan pemerintah bersikap tegas terhadap pemudik terutama pengawasan di pintu-pintu keluar, harus diakui pemerintah telanjur kecolongan dengan pulangnya para pemudik lebih awal. Ketika pemerintah tengah fokus untuk penanganan di pusat, para pemudik secara diam-diam dan simultan bergerak menuju kampung halaman.

Pemerintah lupa ada sektor informal yang membutuhkan gerak cepat dalam penanganan. Di satu sisi sanak saudara di kampung mencemaskan nasib anak atau saudara mereka di kota sehingga memintanya pulang, sementara para perantau sendiri takut ketularan sehingga pulang ke desa menjadi alasan mudik yang masuk akal sampai wabah berlalu. Namun siapa bisa menjamin kepulangan para pemudik tidak menjadi persoalan baru di desa?

Kedua, mudik karena corona membawa persoalan lain, karena mudik kali ini berlangsung lama. Jika mengacu pada informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanggap darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Lamanya mudik di desa dikhawatirkan memicu persoalan baru terutama soal nafkah pemudik, karena memang sempitnya lapangan pekerjaan di desa. Sebagian besar pemudik tidak lagi memiliki lahan untuk bercocok tanam di desa.

Dengan demikian, para pemudik akan menggantungkan bantuan dari sanak saudara di desa. Namun, tentu ada batasnya. Jika bantuan dari sanak saudara terhenti, pengangguran dan kemiskinan baru akan berkembang di desa akibat sulitnya mencari nafkah. Singkatnya, selain memicu ledakan kasus corona, mudik dikhawatirkan memicu kemiskinan baru di desa karena migrasi penduduk kota ke desa yang tidak diorganisasi dan direncanakan oleh sebuah kebijakan.

Ketiga, penerapan social distancing dan physical distancing dalam perjalanan menuju ke desa akan sangat sulit dilakukan. Kendaraan umum yang membawa pemudik berisiko menjadi media penularan baru karena aturan jaga jarak fisik antarpenumpang akan sulit dilakukan. Jika di antara penumpang masuk kategori orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), bahkan positif terinfeksi, tidak terelakkan akan memperluas dan memperpanjang alur penularan. Jadi bisa disimpulkan bahwa angkutan umum akan menjadi media penularan yang sangat efektif.

Langkah antisipasi bagi yang sudah telanjur mudik harus ditetapkan, diberlakukan standar pengamanan pendatang dari zona merah, semisal penerapan test ketat di level pemerintahan terendah seperti Nagari, Jorong, RT, RW, dan lainya serta karantina di rumah selama 14 hari. Mau tak mau, pemudik akan diperlakukan sebagai ODP. Untuk itu butuh pengawasan pergerakan yang ketat dan koordinasi yang inten di antara lembaga terkait di level terbawah. Pun pola interaksi penduduk desa harus diubah. Interaksi antarwarga, terutama terhadap pendatang, wajib dibatasi.

Tentu bukan perkara mudah mengarantina diri sendiri, sementara rumah-rumah di pedesaan terbuka untuk didatangi banyak orang. Lagi pula, mudik identik dengan silahturahmi. Oleh karena itu untuk menghindari ledakan kasus terutama di desa-desa tujuan pemudik, perlu dilakukan antisipasi dini terutama dari kantong-kantong pemudik berasal.

Larangan yang tegas, terutama warga dari wilayah zona merah untuk tidak mudik ke desa, wajib ditetapkan. Selain itu untuk membantu pengawasan di desa, data pemudik yang pulang ke desa mesti tersedia secara jelas. Bukan pekerjaan mudah memang, tapi perlu diusahakan oleh semua level pemerintah di daerah.

Pun soal himbauan, tidak cukup hanya sebatas pengumuman yang menghimbau, tapi harus ditetapkan sanksi yang efektif dan terukur. Dan bagi warga yang sudah telanjur mudik, dengan dukungan data yang akurat, pemerintah pun perlu mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk berjaga-jaga, terutama pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah daerah perlu meyakinkan warga yang pulang kampung bahwa mereka adalah ODP, tanpa menciptakan ketegangan, sehingga bersedia mengisolasi diri secara mandiri dari lingkungan.

Jadi pendeknya, menurut hemat saya, menunda mudik untuk menghidari dampak yang lebih buruk adalah langkah yang tepat. Memaksakan diri untuk mudik dalam puncak pandemik seperti ini hanya akan menjadi malapetaka baik bagi diri sendiri maupun sanak saudara di desa. Tapi pandangan semacam ini baru satu dimensi, perlu usaha ekstra dari para pemangku kebijakan untuk menjelaskan signifikansi dan urgensinya kepada publik, karena keputusan mudik dan tidak mudik bagi para pemudik adalah dua keputusan yang sama sulitnya.

Di sisi lain, perlu dukungan ekstra untuk pemerintahan terendah, nagari atau desa, yang biasanya punya keterbatasan fasilitas dan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah perlu memastikan agar pemerintah nagari atau desa tidak kedodoran dengan kepulangan para pemudik dalam waktu yang lama beserta persoalannya yang dibawahnya.

Lebih dari itu, pemerintah juga harus bertindak lebih cepat untuk mengantisipasi persoalan sosial ekonomi yang mengikutinya, terutama pemudik yang kehilangan pekerjaan di kota dan menjadi penganggur di desa dalam waktu yang cukup lama. Stimulus pedesaan semestinya tidak saja sebatas uang, tapi juga program-program baru pemberdayaan pedesaan yang membuat ekonomi tetap bergerak di daerah. Semoga (*)


Nofi Candra

Anggota DPD RI 2014-2019