Fintech Syariah, Solusi Krisis Ekonomi Pandemi

Nadia Nuril Ferdaus
Nadia Nuril Ferdaus (Mahasiwa Manajemen Syariah, Sekolah Pascasarjana UGM)

Penyebaran virus COVID-19 secara global memberikan multiplier effect pada berbagai sendi kehidupan masyarakat. Tidak hanya dari sisi kesehatan, nyatanya kondisi saat ini memberikan ancaman pula terhadap krisis keuangan global.

Penularan yang begitu cepat terjadi, menyebabkan munculnya berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dimulai dari himbauan untuk social distancing atau menjaga jarak terhadap kerumunan sosial, hingga pada kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dianggap dapat menghambat penyebaran virus COVID-19 secara massif.

Industri teknologi keuangan atau yang lazim disebut sebagai financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital 4.0. Teknologi jasa keuangan terbarukan ini disebut-sebut salah satu industri yang tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Fintech peer to peer lending 'Asetku' misalnya yang menyatakan bahwa kinerja Asetku terbilang stabil dengan akumulasi penyaluran dana hingga Rp8,7 triliun di seluruh Indonesia. Selain itu PT. Investree Radhika Jaya mencatat semenjak adanya virus pandemi corona, tren peminjam di Investree cenderung stabil bahkan meningkat.

Kondisi tersebut terjadi karena Financial technology (fintech) mengambil peran yang cukup strategis dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan meskipun tersekat oleh jarak. Kebijakan dalam pembatasan aktivitas masyarakat berakibat pula terhadap melambatnya perputaran ekonomi keuangan.

Perlambatan dari pengeluaran rumah tangga akan membuat pemasukan dari perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa mengalami penurunan. Maka menjadi sangat tidak mengherankan salah satu efek domino dari penyebaran virus COVID-19 ini adalah terancamnya eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tantangan yang dihadapi sistem perekonomian utamanya pada sektor keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah sudah semestinya mendapatkan perhatian serius. Pola perekonomian mulai terlihat bergeser dari arah konvesional menuju ranah digital.

Kondisi social distancing akan menciptakan habit baru dimasyarakat untuk tetap berinteraksi meski dari jarak jauh. Sayangnya E-commerce atau elektronik komersial saat ini masih didominasi oleh pemain-pemain besar.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan Syariah, data industri teknologi keuangan di Indonesia dewasa ini sebagian besar bergerak dibidang mobile payment (pembayaran dengan transaski digital). Ketidaksiapan usaha mikro dalam menghadapi perubahan pola ini akan membuat kondisi perekonomian keuangannya kian terpuruk. Padahal UMKM pasalnya sering disebut sebagai tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, UMKM mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia sebesar 112 juta pekerja dengan pangsa pasar mencapai 95% dan juga memiliki kontribusi sebesar 57% terhadap PDB atau senilai Rp. 8.457 triliun. Data ini menguatkan betapa besar perekonomian Indonesia bergantung pada ekonomi kecil menengah. Namun sayangnya ketidaksiapan kondisi dalam menghadapi pandemi ini diprediksi dapat mengakibatkan kerugian usaha mikro hingga mencapai Rp 1,594 triliun atau Rp. 47.9 juta per tahun di setiap unitnya (Puskaz, 2020).

Pertumbuhan industri teknologi keuangan di Indonesia dapat dikatakan belum cukup massif jika dibandingkan dengan pertumbuhan fintech secara global. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK per Desember 2019, pelaku fintech di Indonesia di sektor pinjaman (lending) hanya 164 unit yang terdaftar secara resmi di OJK, dimana kemudian terbagi menjadi dua kategori yakni 152 unit industri konvensional dan 12 unit industri syari'ah. 164 industri teknologi keuangan tersebut adalah pemain di bidang lending atau pemberi pinjaman keuangan baik pada kebutuhan personal masyarakat maupun pada bentuk suntikan modal usaha.

Secara umum dari segi fungsi, lending fintech syariah dengan fintech konvensional tidak terdapat perbedaan signifikan. Sebab, kedua jenis tersebut sama-sama ingin memberikan layanan dalam bidang keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja, dimana selain menghindari konsep berbasis bunga, akad dalam fintech syariah juga harus sesuai dengan akad-akad yang diperbolehkan dalam ketentuan dewan syariah MUI No.67/DSN-MUI/III/2008, seperti akad mudharabah dan musyarakah.

Pada akad mudharabah konsep bagi hasil dan resiko yang dialami UMKM selaku pelaku usaha dapat ditekan, dikarenakan apabila terjadi kerugian yang diluar kendali pengelola usaha maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan konsep model akad musyarakah atau kerjasama syariah adalah kerugian maupun keuntungan ditanggung bersama antara pemodal dan pelaku usaha, kondisi demikian sering disebut sebagai risk sharing atau berbagi resiko bersama.

Pada masa awal pandemi COVID-19 resmi diumumkan mulai merebak di Indonesia, bisa diakui bahwa pertumbuhan industri fintech syariah tidak sebaik fintech konvensional. Hal tersebut dikarenaan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep bagi hasil dan risk sharing yang diusung dalam konsep akad syariah. Padahal pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, sistem bagi hasil inilah yang terbukti dapat bertahan menghadapi krisis.

Pada kondisi yang tidak menentu seperti ini, konsep risk sharing tentu akan memberikan keberpihakan kepada pelaku usaha kecil. Contoh kasus sederhananya, Pak Bagus seorang penjual bakso meminjam uang kepada peer to peer lender syariah sebesar Rp. 1.000.000,00 sebagai modal usaha, akad yang disepakati 40% pemodal (pemberi pinjaman) 60% pengelola usaha.

Pada akhir periode total akumulasi keuntungan Pak Bagus misalnya Rp. 500.000 maka 40% untuk jasa keuangan 60% untuk Pak Bagus. Jika keuntungan akhir yang diperoleh Pak Bagus karena efek pandemi ini mengalami penurunan yang sangat drastis maka konsep bagi hasil itu pun juga akan mengkondisikan. Hal itu tentu menjadi sangat berbeda dengan sifat fixed rate yang berlaku pada perhitungan bunga pada jasa keuangan konvesional.

Pada akhirnya dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar pada fintech konvensional dan syariah adalah pada karakteristik pengembalian dana. Fintech konvensional mendasarkan pada standarisasi nilai rate bunga yang ditetapkan pada awal pinjam-meminjam, sedangkan pada fintech syariah selain mendasarkan pada nilai bagi hasil yang sangat bergantung terhadap besaran keuntungan/kerugian juga mendasarkan pada asas gotong royong kerjasama mitra.

Di tengah kondisi krisis pandemi seperti ini, memegang asas keadilan dan gotong royong dalam rangka mempertahankan keberlangsungan usaha tentu menjadi perihal yang seharusnya dioptimalkan. (*)


Nadia Nuril Ferdaus

Mahasiwa Manajemen Syariah, Sekolah Pascasarjana UGM