Mengurai Permasalahan Penanganan COVID-19

Zaki Fahminanda
Zaki Fahminanda (STPDN Angkatan XVI)
MEMASUKI

pertengahan minggu ketiga Mei 2020 ini, terdata sudah 428 orang lebih masyarakat Sumatera Barat yang berstatus positif COVID-19. Hanya memerlukan waktu kurang dari 60 hari saja, jika kita hitung sejak pertama kali ditemukannya warga yang positif COVID-19 pada 26 maret 2020 lalu. Angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara yang positif sebanyak 250 orang, Riau 107 Orang, Jambi 89 Orang dan Bengkulu 67 Orang. Besarnya angka ini tentu harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pemprov Sumbar sendiri bukannya tidak berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Pengambilan kebijakan mulai dengan pengalokasian anggaran, membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyediakan Rumah Sakit Rujukan, menambah rekruitmen tenaga kesehatan, melakukan sosialisasi kebijakan, hingga melakukan pengecekan/penjagaan jalur transportasi di dalam daerah maupun di wilayah perbatasan, telah dilakukan. Namun tetap saja, korban COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Apa yang salah dengan kebijakan ini?

Lazimnya, dalam setiap pengambilan kebijakan publik, sudah dipastikan akan ada dampak dan efek samping dari kebijakan tersebut. Contohnya dengan penanganan COVID-19 ini. Dengan mengeluarkan kebijakan PSBB, akan berdampak pada rentannya kondisi perekonomian masyarakat, karena banyak masyarakat yang akan berkurang pendapatannya bahkan kehilangan pekerjaannya ketika mereka "dirumahkan". Ketika permasalahan ini timbul, maka antisipasi terhadap dampaknya PSBB itu mestinya sudah diperhitungkan dengan matang. Apakah dengan memberikan insentif uang atau bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Skenario dampak dan efek samping harus disiapkan secara komprehensif. Caranya bagaimana? Ya dengan merunut dan mengurai seluruh potensi permasalahan serta merincikan solusinya masing-masing. Banyak tekhnik dan cara dalam mencari akar sebuah permasalahan. Salah satunya adalah tekhnik Fishbone Diagram dari Dr. Kaoru Ishikawa, seorang Ilmuwan dari Jepang. Tekhnik ini bisa diadaptasi untuk memetakan seluruh potensi permasalahan mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Dalam tekhnik tersebut, kita akan belajar menilai aspek-aspek mana yang paling berpengaruh menyebabkan terjadinya permasalahan.

Jika kita ambil contoh permasalahan, misalkan "Banyaknya Masyarakat Terkena Covid-19 ". Dari permasalahan tersebut, sesuai dengan tekhnik fishbone, kita breakdown menjadi 4 aspek dasar yang mempengaruhi hal itu terjadi, yaitu: 1. Aspek Sumber Daya Manusia. 2. Aspek Sarana Prasarana. 3. Aspek Lingkungan 4. Aspek Pelaksanaan Kebijakan. Kemudian, dari 4 aspek dasar tersebut akan dicari kembali permasalahan yang paling mempengaruhi masing-masing aspek. Penerapannya dapat kita contohkan sebagai berikut.

Pertama, Aspek Sumber Daya Manusia. Dalam aspek ini, misalkan ditemukan 3 permasalahan, yaitu : 1. Kurangnya Personel Aparatur Tim Gugus Covid-19 di lapangan. 2. Tidak ada Komitmen yang Tegas dari Aparatur Tim Gugus Covid-19 menegakan peraturan di lapangan. 3. Anggota Tim Gugus Covid-19 tidak paham prosedur dan mekanisme kebijakan. Setelah menemukan permasalahannya, langkah selanjutnya adalah menilai dari 3 permasalahan tersebut, mana yang paling berpengaruh menyebabkan Banyaknya Masyarakat Terkena Covid-19.

Untuk aspek ini, misalkan kita nilai bahwa permasalahan yang paling berpengaruh adalah kurangnya personel aparatur Tim Gugus COVID-19 di lapangan. Maka bisa diambil kesimpulan, solusinya adalah dengan menambahkan jumlah personel Aparatur Tim Gugus COVID-19. Kemudian, sekaligus untuk mengantisipasi 2 permasalahan lainnya, maka personel yang ditambahkan tersebut juga telah diberikan bekal pemahaman terhadap aturan dan kewenangan mereka dilapangan nantinya.

Aspek yang kedua adalah, kondisi sarana dan prasarana. Dalam aspek ini ditemukan 3 permasalahan lagi, yaitu: 1. Sedikitnya Jumlah Rumah Sakit yang berstandar penanganan Covid-19. 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Preventif (APD, Hand-sanitzer, Thermal Scanner, Masker, Vitamin/suplemen). 3. Sedikitnya Tenaga Kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan. Untuk Aspek ini, misalkan kita nilai yang paling mempengaruhi adalah Kurangnya Sarana dan Prasarana Preventif. Artinya, solusinya adalah dengan melakukan pengadaan Sarana dan prasarana tersebut, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Rumah Sakit dan fasilitas Kesehatan lainnya. Pembagian Sarana dan Prasarana Preventif ini juga sebisanya dibagikan kepada masyarakat yang berada di "Zona Merah".

Selanjutnya, aspek yang ketiga, adalah Aspek Pelaksanaan Kebijakan. Untuk aspek ini, ditemukan 3 permasalahan, yaitu : 1. Kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota. 2. Terjadinya benturan kebijakan PSBB dengan kebijakan pemerintah pusat lainnya. 3. Tidak seriusnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan PSBB. Untuk aspek ini, yang dinilai yang paling mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Maka untuk itu, diambil solusinya adalah dengan meningkatkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Diharapkan, Pemerintah daerah dapat menghilangkan sistem hirearki dan kedepankan kolaborasi. Saling merangkul antara seluruh Pemerintah daerah, tidak ada yang merasa lebih hebat dan paham dalam penanganan COVID-19 ini, dan yang paling utama adalah saling menerima masukan satu dengan yang lain.

Kemudian yang terakhir, Aspek keempat, Aspek Lingkungan. Pada aspek ini ditemukan 4 permasalahan, yaitu : 1.Masyarakat tidak mengetahui bahaya COVID-19 2. Masyarakat tidak memahami kebijakan PSBB. 3. Benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan Kebijakan PSBB. 4.Tidak ada keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan PSBB.

Dalam aspek ini, dinilai yang sangat mempengaruhi adalah benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan kebijakan PSBB. Solusi untuk permasalahan ini adalah pemberian insentif dan bantuan baik keuangan maupun bahan makan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Karena jika tidak ada bantuan, maka masyarakat tetap saja keluar rumah dan dipastikan akan melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan. Masyarakat akan tetap dihadapkan dengan dua pilihan yang bermuara sama. Lebih memilih tinggal dirumah, kelaparan tanpa bahan makan atau memilih keluar rumah untuk mencari "makan" dengan resiko terkena COVID-19. Kedua pilihannya sama-sama membahayakan kesehatan mereka.

Selain insentif dan bantuan kepada masyarakat, untuk memaksimalkan pemahaman kebijakan PSBB ini, Pemerintah daerah juga diharapkan bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya. Masukan Tokoh Masyarakat ke dalam Tim Gugus Tugas Covid-19, dengan memberikan tugas-tugas khusus kepada mereka. Seperti, dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan melalui pendekataan keagamaan, norma adat dan norma sosial.

Keadaannya sekarang, masyarakat dihadapkan dengan kebijakan hukum PSBB yang akan membatasi ruang gerak mereka. Biasanya masyarakat akan mencari celah untuk melanggarnya dengan mencarikan alasan-alasan yang bersifat kemanusiaan. Lain hal, apabila masyarakat disuguhkan sosialisasi kebijakan PSBB ini dengan pendekatan Agama, Adat Istiadat dan Sosial. Masyarakat akan cepat paham dan lebih patuh untuk melaksanakan kebijakan PSBB ini.

Dari contoh kasus diatas, telah didapatkan 4 permasalahan yang paling mempengaruhi masih banyaknya masyarakat terkena COVID-19, yaitu: kurangnya personel aparatur Tim Gugus COVID-19 di lapangan, kurangnya sarana dan prasarana preventif, kurangnya koordinasi pelaksanaan penanganan PSBB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan benturan kondisi kebutuhan masyarakat dengan kebijakan PSBB.

Kejernihan berpikir sangat dituntut untuk mencarikan solusi dan mengantisipasi seluruh permasalahan yang terjadi. Karena kalau tidak, nantinya akan berakhir dengan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Pemerintah Provinsi salahkan Pemerintah Kab/Kota sebagai pemerintahan terdepan dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Kab/Kota salahkan masyarakat karena tidak patuh terhadap aturan, kemudian masyarakat salahkan Pemerintah Provinsi karena salah mengambil kebijakan. Jika ini terjadi, bisa dipastikan cepat atau lambat seluruh masyarakat daerah akan terjangkit COVID-19, karena sudah tidak ada lagi solusi penanganan yang bisa disajikan.

Ibarat sebuah lagu, pada kondisi ini kita harus satu rasa satu irama. Jangan ada saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Harus saling mengisi dan melengkapi. Bantulah semuanya tanpa harus ada embel-embel kepentingan dibaliknya. Jika kita semua bisa berkolaborasi memerangi pandemi ini, akan dipastikan kita siap untuk menghadapi perang-perang lainnya dikemudian hari. (*)


Zaki Fahminanda

STPDN Angkatan XVI