Memaknai Kampus Merdeka Secara Merdeka

Syahrial Bakhtiar
Syahrial Bakhtiar (Wakil Rektor IV Universitas Negeri Padang dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI))
BUAH

pikiran Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengerucut kepada kebijakan mengenai Merdeka Belajar, Kampus merdeka yang rilis ke publik sejak 24 Januari 2020 lalu sesungguhnya sejalan dan memang sudah seharusnya dicetuskan di era perubahan global dan revolusi cara belajar era digital saat ini. Kebijakan itu pun sudah semakin implementatif dan memiliki payung hukum, terjabar ke dalam lima Permendikbud dan sudah disahkan sejak beberapa bulan belakangan.

Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.Lalu, Permendikbud No 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud No 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Menyikapi fenomena ini tentu kita menyambut gembira.Pendidikan memang sudah pada kodratnya memberi ruang yang cukup untuk menciptakan kebebasan berpikir dan bertindak dalam koridor akademis dan ilmiah. Jika kita merujuk filosofi Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan dapat diambil sisi krusial bahwa proses mendidik dan mengalami pendidikan sejatinya hanya dapat berjalan efektif dalam suasana dan kondisi yang tidak membelenggu dan menghambat kreativitas berpikir dan berinovasi. Perguruan tinggi yang notabene merupakan tahapan terakhir dari dari institusi pendidikan formal seyogyanya membangun ruang yang menumbuhkan suasana kreatif dan inovatif.Itu semua hanya bisa tercapai dalam atmosfir yang merdeka.

Jika diurai lebih mendalam butir-butir peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam lima Peraturan Menteri tersebut, maka semangat yang hendak ditularkan adalah bagaimana agar kampus betul-betul memahami esensi kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Kampus bukanlah kantor birokrasi layaknya kantor-kantor institusi non-perguruan tinggi yang menekankan budaya kerja berbasis struktural dan kadang cenderung mirip dengan sistem garis komando di dunia militer. Sebaliknya, di dalam kampus sejatinya yang diandalkan dan selalu ditumbuhkan adalah munculnya center of excellence, kumpulan para pemikir, inovator dan problem solver yang memahami persoalan kemasyarakatan dan kemudian selalu melakukan penelitian dalam usaha mencari solusi atas segenap problema itu.

Sementara, jika kita kembalikan kepada konsep dasar tugas insan akademis di perguruan tinggi yang selalu berpedoman kepada tiga tugas mulia, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana proses pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan selalu menjadi pilarnya, maka terdapat tujuan yang berdampak signifikan bagi bangsa dan negara. Betapa tidak, melalui proses didaktika, dialektika dan dinamika dalam kampuslah akan mampu dilahirkan para intelektual, ilmuwan dan professional yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif dan berkarakter tangguh (Permen Ristekdikti nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi). Tidak itu saja, penelitian yang dihasilkan para dosen dan mahasiswa ditujukan semata-mata demi kemaslahatan dan bangsa, negara dan manusia. Ditambah dengan pengabdian langsung ke tengah masyarakat, maka lengkaplah karya bakti insan perguruan tinggi berkontribusi bagi bangsa.

Mencapai hal itu, tentu saja kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar benar-benar terlaksana efektif membutuhkan peran besar dari para pemimpin masing-masing perguruan tinggi. Kampus merdeka tidak akan berjalan dan nyaris akan menjadi omong kosong jika Rektor yang memimpin sebuah kampus justru memilih paradigma dan gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang memerdekakan segenap orang yang ada dalam institusinya untuk berkarya dan berinovasi.

Sejalan dengan apa yang pernah disampaikan mantan Dirjen Pendidikan Tinggi yang kini malang melintang sebagai konsultan pendidikan di level internasional, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam rangka menuju kampus yang merdeka, seluruh anggota sivitas akademika mesti diberdayakan dan difungsikan agar mencapai titik paling optimalnya (2019). Ini disebabkan, keberhasilan sebuah organisasi dan kelembagaan amat ditentukan dan bermula dari kecerdasan dan kejelian pemimpinnya.

Untuk itu, perguruan tinggi sebagai ujung tombak perubahan dan peradaban memerlukan manajemen kepemimpinan yang partisipatif-kolaboratif, kolektif-kolegial, bukan yang otoritatif-parsial, dan apalagi sentralistik-antidialog. Dus, sejatinya Rektor yang memimpin sebuah perguruan tinggi adalah pemimpin yang menganut asas dan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana ciri utamanya adalah melibatkan segenap anggota timnya dalam mengambil keputusan (Mitch McCrimmon, 2007). Lebih konkritnya, seorang pemimpin perguruan tinggi seharusnya selalu menerapkan prosedur pengambilan kebijakan yang mengutamakan asas musyawarah dan pelibatan potensi sivitas akademika.

Mengantisipasi Kampus Robot

Berkaca sembari mengambil makna dari peraturan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka implementasi di ranah konkrit mestinya juga menyasar kepada bagaimana ke depan kampus-kampus di negeri ini dijalankan dengan mengedepankan fleksibiltas dan terciptanya ruang yang kondusif untuk kreativitas berpikir. Tidak mungkin sebuah kampus akan hidup tanpa tradisi berpikir. Sebaliknya, sudah pasti sebuah kampus yang tradisi berpikirnya terhambat bahkan mati suri atau pingsan berawal dari ketidakmerdekaan berpikir, menjadi semata kampus robot, yaitu kampus yang berkembang hanya demi keinginan pemimpinnya, bukan mimpi dan niat tulus bersama.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu penyebab utama kelambanan atau kurang berkembangnya akselerasi kecemerlangan sebuah kampus dari berbagai indikator disebabkan oleh menggejalanya formalisme yang menjurus kepada terkekangnya kreativitas para dosen dan mahasiswa.Secara lebih terang, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Johanes Eka Priyatma (2015), formalisme adalah pemberian perhatian atau tekanan yang lebih besar pada aspek-aspek formal/legal kegiatan pengelolaan pendidikan ketimbang aspek-aspek yang lebih bersifat esensial dan penting terkait tujuan pendidikan.Tuntutan untuk memenuhi aspek legal/formal ini justru selalu menjadi bagian penting dan cenderung mendominasi setiap implementasi program perbaikan kualitas pendidikan yang digulirkan pemerintah.

Pada titik ini, tak bisa kita pungkiri, rata-rata kampus masih lebih menekankan aspek formalisme ini. Pada taraf akutnya, gejala formalisme terutama ditandai oleh bejibunnya peraturan yang dibuat bukan untuk memudahkan namun justru memperlama dan membuat proses birokrasi menjadi semakin berbelit. Contohnya dalam izin melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat serta laporan pertanggungjawaban yang mengikutinya di bagian ujung proses tri dharma perguruan tinggi tersebut. Tak jarang lampiran-lampiran berupa dokumen yang sejatinya tidak begitu esensial justru menjadi hal yang paling menentukan dalam hal legalitas/formalitas sebuah produk aktivitas tri dharma perguruan tinggi ketimbang hal-hal lain yang lebih substantif.

Ini tentu harus dihentikan, jika kita benar-benar berniat baik menuju kampus merdeka dan merdeka dalam belajar.Peraturan yang tidak perlu dan mubazir terhadap mahasiswa pun seyogyanya dihapus, dipangkas atau diminimalisir sesuai dengan keperluan, kebutuhan dan kepentingannya. Ingat, mahasiswa adalah satu dari dua bagian dalam civitas academica yaitu dosen dan mahasiswa.

Pengalaman belajar di luar negeri dari semua orang yang pernah belajar di sana menyiratkan efektifitas yang berjalan seiring dengan efisiensi. Hal ini mengantarkan kepada efeketivitas dan fleksibilitas yang berujung kepada inovasi.Bukan sebaliknya, peraturan terlalu banyak berikut sanksi yang menakutkan namun miskin dengan pengkondisian yang berujung kepada karya dan inovasi.Padahal hakikat dosen adalah wajib selalu berkarya, baik melalui penelitian maupun pengabdian, tidak hanya melakukan mono-tugas berupa mengajar.

Memimpin: Membangun Tim

Menjawab fenomena yang masih memprihatinkan tersebut, maka resepnya sebenarnya sudah banyak ditemukan dalam dalam teori kepemimpinan.Pemimpin perguruan tinggi harus ingat bahwa yang dipimpinnya adalah kumpulan para mutiara dan berlian, bukan pion-pion layaknya prajurit dalam sebuah garnisun militer.Dosen sejatinya adalah peneliti yang mesti bebas berpikir dan menghasilkan karya, karyanya haruslah semengkilap ilmu yang dikuasainya.Untuk itu pemimpin ideal adalah yang menyeimbangkan perhatian kepada 'production' dan 'people'.Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang ideal adalah yang selalu fokus kepada target, sasaran, kinerja, program (production), namun tidak melupakan pentingnya membangun Sumber Daya Manusia dalam kampusnya, memerhatikan segenap kebutuhan, reward, fasilitas dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswanya (people).

Berikutnya, seorang pemimpin perguruan tinggi mesti selalu menyadari bahwa ia 'hanyalah' seorang team leader dari sebuah tim besar yang isinya adalah seluruh komponen kampusnya. Untuk itu ia harus menempatkan anggota timnya sebagai orang-orang yang pasti punya keahlian dan keunggulan sesuai spesifikasi keilmuan/kepakaran/pengalamannya dan bahkan tugasnya. Mereka semua sama pentingnya, untuk itu mesti dihargai (reward) secara simbolik juga sama, meski secara harfiah tentu memiliki perbedaan di sana-sini sesuai job-description dan tingkat tanggung jawabnya.

Selanjutnya, sebagai manajer yang baik, ia harus mampu menumbuh-kembangkan potensi anggota timnya. Tidak ada yang subordinat, semuanya adalah komponen berharga dan bernilai, sehingga semuanya berdaya.Paradigma bahwa institusinya bukanlah segala-galanya, bukanlah tujuan, melainkan 'sekadar' kendaraan (vehicle) untuk mencapai visi bersama. Contoh, jika ingin mencapai level 'world class university', maka jika itu tercapai bukanlah segala-galanya, karena sebagai kendaraan ia akan terus melaju dan berproses menjadi lebih baik dan lebih baik di masa mendatang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Jika gaya kepemimpinan ini yang dijalankan oleh segenap kampus di perguruan tinggi maka diyakini tercipta kampus yang merdeka, memiliki produktivitas tinggi, dinamis dan memiliki cara efektif mengatasi kendala internal dan eksternal. Komunikasi dan ruang dialog antara pemimpin dan yang dipimpin terbina secara kooperatif, disebabkan komitmen dibangun bersama dengan asas saling menghargai dan memberi inspirasi.

Bagaimana pun, kita sepakat, negara maju adalah negara yang mengandalkan dan memajukan terlebih dahulu perguruan tingginya.Jika kampusnya mau maju, maka merdekakanlah orang-orang di dalamnya. Merdeka belajar baru langkah paling awal, merdeka dalam memimpin dan dipimpin adalah langkah berikutnya. Kepemimpinan yang sejalan dengan konsep kemerdekaan kampus adalah kepemimpinan layaknya manajer sebagai team-leader yang seimbang dalam memetakan dan mementingkan tujuan institusi dan pengembangan serta penghargaan para manusia (SDM) di dalamnya.(*)


Syahrial Bakhtiar

Wakil Rektor IV Universitas Negeri Padang dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI)