PPDP: Antara Harapan dan Kenyataan

M. Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd
M. Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd (Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Timur)
PILKADA

serentak tahun 2020 sudah memasuki tahapan pencoklitan daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah dilakukan pada 15 Juli 2020. Dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih KPU sebagai peyelenggara teknis wajib membentuk petugas pemuktahiran data pemilih atau yang sering disebut sebagai PPDP. Saat ini KPU sebagai pelaksana teknis sedang melakukan perekrutan calon petugas pemutakhiran data pemilih.

Dalam proses perekrutan PPDP KPU juga harus memperhatikan ketentuan surat keputusan KPU Republik Indonesia No.66/PP.06.4.KPT/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dana tau walikota dan wakil walikota terkhusus pada bab IV.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus (CRUD) sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat dan mutakhir, berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi (nama-nama) yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, dan oleh karenanya mudah dimutakhirkan.

Pemutakhiran data pemilih ini memiliki dua jenis, yaitu pemutakhiran di belakang meja (on desk), dan verifikasi faktual. Pemutakhiran data on desk dilakukan dengan cara memeriksa dan mencocokkan DPT pemilu terakhir yang dimiliki KPU dimutakhirkan berdasarkan DP4 mutakhir dari Pemerintah/Pemda dengan menggunakan mekanisme CRUD (create, read, update, and delete), Namun hal ini tidak dilakukan oleh petugas PPDP mereka hanya melakukan pemutahiran data secara faktual ke lapangan dengan metode door to door mendatangi kerumah warga satu per satu.

PPDP merupakan ujung tombak dan kunci sukses pilkada serentak tahun 2020 karena penyusunan DPT yang baik merupakan gerbang awal dari keseluruhan proses pilkada nantinya, jika penyusunan DPT dapat dilaksanakan dengan baik maka tahapan selanjutnya juga akan baik namun jika penyusunan DPT bermasalah mungkin sampai hari pemungutan suara akan menjadi masalah seperti banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan C6, masyarakat ingin memilih hanya dengan menggunakan KTP atau kartu identitas pengenal lainnya tentu ini akan menimbulkan masalah di TPS nantinya.Mengingat pentingnya peran dan fungsi PPDP maka jangan sampai tahapan coklit yang akan mereka jalani bermasalah.

Permasalahan PPDP

Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai, padahal syarat warga negara yang memiliki hak pilih sudah jelas didalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) yang berhak memiliki hak pilih adalah warga negara yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik (e-KTP), dalam hal pemilih tidak belum memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri. Namun dalam ralisasi dilapangan masih saja banyak hal-hal yang tidak sesuai peraturan banyak dijumpai tentu ini akan menjadi problem dalam proses pilkada nantinya.

Banyaknya problem yang terjadi terhadap penyusunan DPT salah satu faktornya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT.

Permasalahan yang muncul pada petugas PPDP ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, pertama petugas PPDP hanya menganggap kerjaan coklit ini adalah kerjaan sampingan yang bisa dikerjakan tidak butuh keseriusan, yang kedua KPU tidak memberikan ruang publik secara terbuka untuk masyarakat mendaftarkan diri sebagai anggota PPDP rekrutment terkesan sebagai formalitas dan tertutup, KPU melalui jajarannya selalu menunjuk kepala lingkungan sebagai petugas PPDP karena mengangap mereka yang palin tau tentang warganya, padahal inilah yang membuat proses pencoklitan tidak berjalan maksimal dikarena kepala limgkungan hanya melakukan coklit dari balik meja kerjanya tanpa turun langsung ke masyarakat melalui metode door to door.

Pentingnya Pengawasan Coklit

Pengawasan pada dasarnya untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi (realitas) serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya (idealitas). Bila ternyata ditemukan pelanggaran, maka akan segera dikenali untuk dilakukan koreksi dengan memberi catatan rekomendasi tindak lanjut. Melalui rekomendasi ini, maka pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan maksimal. Salah satu aspek pengawasan, yakni pemeriksaan yang ditujukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian penekanannya lebih pada upaya mengenali pelanggaran di dalam pelaksanaan kegiatan itu.

Pada tahun 2018 Bawaslu Republik Indonesia Meluncurkan Gerakan Awasi Coklit sebagai bentuk pelaksanaan tugas Bawaslu dalam hal pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih tetap oleh petugas PPDP. Dalam gerakan Ini Bwaslu mengeluarkan berapa potensi kerawanan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu di setiap tingkatan. Pertama, pemetaan daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) rawan dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang muncul sebelum coklit dilakukan.

Kedua, pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) telah dikondolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh pemerintah kepada KPU. Pencermatan ini juga dilakukan dengan memastikan penyusunan daftar pemilih menggunakan konsolidasi DP4 dan DPT terakhir, memastikan proses sinkronisasi DP4, dan DPT pemilu terakhir dijalankan oleh KPU, daftar pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS, serta memastikan seluruh berkas dokumen daftar pemilih memuat identitas kependudukan pemilih yang memenuhi syarat secara lengkap.

Ketiga, pemeriksaan akurasi. Pemeriksaan dilakukan oleh PKD dibantu oleh pengawas pemilu di tingkat kecamatan dengan pengujian secara sampling untuk menguji keabsahan proses coklit telah dilakukan oleh petugas pemuktahiran daftar pemilih dengan menanyakan langsung kepada pemilih.

Keempat, penilaian kepatuhan prosedur. Pengawasan dilakukan kepada PPDP menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dengan baik dan benar, memastikan KPU dan jajarannya ke bawah melakukan keterbukaan akses dan informasi atas penyelenggaraan tahapan pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan, memastikan seluruh rekomendasi pengawas pemilu ditindaklanjuti oleh KPU di tingkatannya serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan. Kelima, keterlibatan stakeholder. Seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan pengawasan, paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT serta melaporkan jika ada petugas yang tidak benar melakukan tugas coklit di lapangan.

Pengawasan secara melekat yang dilakukan oleh pengawas kelurahan tentu tidak maksimal dikarenakan sumber daya Panwaslu Kelurahan/Desa memang terbatas, keberadaan mereka hanya 1 (satu) untuk setiap wilayah Kelurahan/Desa, sementara PPDP berjumlah satu orang setiap TPS. Dalam satu Kelurahan/Desa bisa puluhan TPS. Melakukan pengawasan melekat dan langsung tentu tidak bisa dilakukan secara merata kepada setiap PPDP. Maka menjawab keterbatasan ini, selain supervisi, monitoring dan keterlibatan langsung Panwaslu Kecamatan termasuk jajaran pengawas diatasnya menjadi mutlak dilakukan.

Selain itu, perlu adanya Sekretariat yang dapat dituju oleh masyarakat menyampaikan pengaduan data pemilih, jika sekiranya ada prosedur yang dilanggar atau data mereka belum tercatat dalam daftar pemilih. Makanya penting dibentuk "Pos Pengaduan" data pemilih yang oleh pengawas pemilu diadakan pada setiap Kantor Panwaslu Kecamatan. Pos pengaduan akan menindaklanjuti setiap laporan/aduan guna memastikan hak konstitusional warga negara terlindungi. Sebab secara normatif Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan rekomendasi tindaklanjut kepada PPK.

Dan PPK berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi dari Panwaslu kecamatan tadi. Demikian pula dengan rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa, wajib ditindaklanjuti dengan segera oleh PPS. Proses Pencoklitan Daftar Pemilih bukan sekadar proses biasa, tapi ada hak warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi untuk dijaga, maka penghilangan hak pilih warga negara bukan hal pelanggran administrasi biasa melainkan ada ancaman pidana bagi siapapun yang menghilangkan hak pilih warga negara, maka mari kita sama sama jaga dan perduli terhadap hak pilih kita, "Kita Awasi Dari Awal". (*)


M. Taufiq Hidayah Tanjung, M.Pd

Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Timur