Demokrasi dalam Ancaman Oligarki dan Rezim Demoriter

Kelvin Ramadhan
Kelvin Ramadhan (Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik UNP dan Menteri Luar Negeri & Diplomasi Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik (WPPSP))

Citra politik tanah air kita akhir-akhir ini disuguhkan oleh para elit politik yang semakin menunjukkan sikap pragmatis, oportunis, dan oligarkis. Mandat rakyat yang diperoleh melalui proses demokrasi dijadikan sebagai sarana pencapaian kepentingan pribadi atau segelintir orang. Sementara kehendak rakyat dinomorduakan. Bahkan rakyat pun ikut menjadi penanggungdari ke-oportunis-an para elit.

Bukan tanpa sebab penulis berkata demikian, pasalnya dalam beberapa kesempatan, aspirasi publik memang benar tidak menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan beberapa kebijakan. Di tengah pandemi, pemerintah baru saja menetapkan kebijakan pelaksanaan pilkada serentak serta pengesahan RUU Omnibus Law, yang notabene bukan merupakan aspirasi publik bahkan mendapat penolakan hingga perlawanan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yakni partisipatif. Demokrasi di Indonesia telah terjebak pada aspek prosedural namun abai terhadap nilai-nilai yang lebih substansial. Atau diistilahkan dengan "Demokrasi yang tidak Demokratis".

Juga halnya prinsip kesetaraan di dalam politik, hukum, pemerintahan, serta kesempatan yang sama dalam akses ekonomi telah dikorupsi oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan pada usaha pertahanan kekayaan. Yakni mereka para oligarki (kuasa minoritas terhadap mayoritas). Professor di Northwestern University, Jefrey A. Winters mengatakan para oligarki memiliki kekayaan material yang sangat ekstream. Dominasi kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil dapat menciptakankekuasaan yang signifikan di ranah politik. Tesis ini menghilangkan hal subtansial demokrasi yakni kesetaraan.

Pun demikian untuk kasus Indonesia,dominasi sentralistik dari negara terhadap resourcemerupakan lahan basah untuk para oligarki mengakumulasikan kekayaannya. Alasannya, di setiap periode rezim berkuasa selalu terdapat relasi harmonis antara elite dengan para oligark. Bisa kita temui, hasil penelurusan majalah Tempo.co yang melaporkan terdapat 45% pebisnis dalam komposisi 575 anggota legislatif 2019-2024. Belum lagi ditambah barisan pengusaha kelas kakap dijajaran lembaga eksekutif.

Distribusi kekuasaan politik dan ekonomi yang didominasipara oligarki tentu menjadi penyebab ancaman bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Hingga akhirnya berujung pada absennya negara dalam menyuguhkan pelayanan publik yang berkualitas dan menciptakan kesejahteraan khalayak ramai sebagaimana amanat Pancasila dan konstitusi kita sebagai Negara yang melandasi dan memperuntukkan segala aktivitas untuk kesejahteraan semua khalayak Indonesia (welfare state).

Proses Legislasi Pro Oligarkialis

Keberhasilan penggulingan rezim orde baru menyebabkan publik terjebak pada euphoria kemenangan reformasi hingga membuat kita lupa bahwa gurita oligarkimasih mendominasi. Justru, kekuatan oligarki menjadi lebih digdaya dari yang pernah ada sebelumnya.Jika dulu para oligarki bertumpu pada satu payung kekuasaan tunggal (otoriter) maka sekarang kekuatan ekonomi dan kekuatan politiknya bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh skema pasar bebas, desentralisasi, dan deregulasi.

Oligarki telah memonopoli ruang demokrasi rakyat dalam usaha pertahanan kekayaan tadi. Kuasa dominasi ekonomi yang dimiliki juga akan memunculkan kuasa dominasi politik pula. Munculnya kekuatan gurita oligarki ini tidak lepas dari praktik kartel ekonomi-politik, antara rezim yang demoriter dan kekuatan oligarki. Persoalan-persoalan ini menjadi alasan mengapa proses transisi ke arah yang lebih demokratis di Indonesia tidak berjalan mulus dan bahkan malah mandek.

Implikasinya, transisi dari Orba ke Reformasi sudah berlangsung 22 tahun malah tidak membawa arah perubahan lebih baik.Di satu sisi, institusi demokrasi banyak diciptakan dan dikembangkan untuk mengawal reformasi, namun di sisi lain keberadaan institusi demokrasi ini tidak lantas membuat fungsi dan kinerjanya berjalan seperti yang di harapkan. Penggemukan instansi yang terjadi, pun turut menjadi pembuka ruang masalah lebih besar, seperti halnya korupsi, kolusi, dan nepotisme mengakar kuat.

Misal keterwakilan rakyat melalui DPR dalam proses politik, hendaknya juga keterwakilan dari kehendak rakyat. Relasi ini telah termanifestasi secara formal dan terlembaga melalui konstitusi dan undang-undang. Kehendak rakyat salah satunya diwujudkan dalam proses legislasi (mulai dari perencanaan, perumusan, pengesahan, hingga di undangkannya kebijakan). Namun dalam logika bekerjanya pemerintahan, tidak selalu berada pada ranah ideal. Sering kali perumusan kebijakan tidak akomodatif dan representatif dari tujuan semula, dan ini adalah cerminan institusi demokrasi tidak berjalan secara efektif.

Apa yang menjadi sumber kemarahan dan penolakan publik terhadap pengesahan Omnibus Law pada senin (5/10) kemarin bertitik tolak pada alasan tersebut. Proses penyusunannya pun dilaksanakan tertutup dan kilat dengantim kerjanya yang didominasi oleh kalangan pengusaha tanpa melibatkan partisipasi rakyat yang secara khusus yakni keterlibatan serikat pekerja (buruh) di Indonesia.Padahal telah jelas, prasyarat demokrasi dalam politik adalah keterlibatan atau partisipasi rakyat.

Gagasan RUU Omnibus Law merupakan terobosan ambisius pemerintah yang cendrung tendensius terhadap investor. Melalui pembentukkan payung hukum ini memungkinkan pemerintah pusatmelakukan sentralisasi aturan. Tak hanya itu UU OL juga menuai kontroversial, sejumlah pasal-pasal bermasalah memungkinkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja, deregulasi isu lingkungan, dan kemudahan masuknya tenaga kerja asing.

Proses legislasi yang sangat pro terhadap oligarki memang menguat beberapa waktu terkahir. Kilas balik ke belakang, pengesahan UU Minerba oleh DPR memberikan karpet merah bagi pengusaha tambang di Indonesia.Melalui UU ini pengusaha tambang dapat memperpanjang izintambangnya secara otomatis tanpa pengurangan luas wilayah dan tanpa melewati tahap lelang dengan perusahaan lain.

Disaaat bersamaan pemerintah sedang melakukan pembangunan mega proyek listrik 35.000 Megawatt untuk grid Jawa-bali. Sementara itu beban puncak listrik Jawa-Bali hanya 28.000 Megawatt. Pemerintah dalam hal ini PLN mengalami "over supply". Kondisi demikian di perparah melalui kontrak "take or pay"artinya terpakai atau tidakPLN tetap membayar seluruh listrik yang dipasok oleh swasta. Akhirnya, sebagai perusahaan-PLN mendorong masyarakat untuk mengonsumsi listrik lebih banyak agar produksi yang berlebih dapat di serap. Dan tentu saja kondisi ini menjadikan gerakkan hemat energy demi bumi di kalahkan oleh kepentingan keuangan korporasi.

Rezim Demoriter

Disisi lain ancaman baru terhadap demokrasi saat ini adalah munculnya praktek kekuasaan Otoritarianisme Kompetitif. Atau dalam istilah literature barat sebagai "Demokrasi Semu". Bentuk baru otoritarian ini adalah sebuah bentuk kekuasaan demokrasi namundalam pelaksanaan nya cenderung otoriter (Rezim Demoriter).

Pola Demoritertergambar dari rezim yang tidak sabaran dan sangat reaktif oleh ancaman politik. Rezim ini sering kali menggunakan instrumen hukum dalam menekan para oposisi, cenderung mengkriminalisasi para pengkritik, adanya aturan ujaran kebencian yang rawan membungkam kebebasan berpendapat seperti UU ITE, serta sikap yang cenderung mencurigai gerak-gerik publik yang memanfaatkan ruang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Oleh rezim yang demoriter, sebuahkritikan berpotensi dimonotafsirkan menurut ukuran subjektivitas penguasa dengan dalih perbuatan makar, penghinaan, ujaran kebencian, dan sejenisnya. Danhal itu merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang demoriter. Ujungnya, mereka yang kritis terhadap pejabat negara justru dikuntit hingga pada hal yang paling privasi dan dimatikan karakter nya, hingga publik takut untuk mengkritik.

Pada tataran legislatif, gejala demoriter terlihat dari hasil revisi UU MD3 dengan memasukan Pasal 122 huruf (L). Inti pasal tersebut, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Keberadaan pasal tersebut, memperlihatkan adanya doktrin anti-kritik serta mengekang kebebasan berpendapat

Kehadiran kritikus dan oposan dalam demokrasi, idealnya dijadikan modal sosial bersama guna membangun visi-misi kebangsaan yang dapat mengakomodir seluruh aspirasi. Jika hal itu tidak dapat di wujudkan maka akan menjadi tabiat anakronis dalam iklim demokrasi, sehingga jika dibiarkan akan menimbulkan fragilitasatau kerapuhan demokrasi.

Lalu pertanyaannya seberapa besar ancaman terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia? Hemat penulis, apa yang kita khawatirkan dari rezim demoriter adalah bahwa rezim jenis ini melakukannya (menjadi otoriter) secara bertahap, dan ketika mereka melakukan beberapa hal (kecil) pada awalnya- publik tidak begitu menentangnya- yang mana (hal-hal kecil ini) akan jadi sesuatu yang besar dan cenderung mulai mendominasi.

Sebagai penutup, penulis mengutip ungkapan dictator Italia, Bennito Mussolini pernah mengatakan bahwa dalam upaya membentuk kekuasaan otoriter, adalah bijaksana untuk melakukannya dengan cara seperti mencabut bulu-bulu seekor ayam, cabutlah bulu demi bulu. Tiap kokok kesakitan si ayam tak akan terdengar terlalu sering, dan seluruh proses (pencabutan bulu yang menyakitkan) dijaga agar sesenyap mungkin. (*)


Kelvin Ramadhan

Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik UNP dan Menteri Luar Negeri & Diplomasi Wadah Pejuang Penegak Solusi Politik (WPPSP)