Jalan Panjang Pemutakhiran Data Pemilih, Tantangan Coklit di Masa Pandemi

Jonnedi, SE.,MM
Jonnedi, SE.,MM (Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Solok)

Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mulai bekerja dari 15 Juli 2020, dan berakhir 13 Agustus 2020.

Sebagaimanan rujukan dari PKPU itu, Proses pemutakhiran data pemilih diawali dengan penyerahan DP4 dari pemerintah kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.

DP4 yang diberikan setidak-tidaknya memuat nomor urut, nomor induk kependudukan, nomor Kartu Keluarga; nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat jalan/dukuh; Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); jenis disabilitas; dan status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

KPU menganalisis DP4 dan melakukansinkronisasi antara DP4 tersebut dengan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan terakhir. Analisa dan sinkronisasi ini meliputi penambahan pemilih pemula, menambahkan pemilih baru, dan memutakhirkan elemen data pemilih.

Pemilih baru tidak hanya yang baru berumur 17 tahun pada tanggal pemilihan diselenggarakan melainkan termasuk mereka yang baru saja berubah statusnya dari status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil.

Dalam PKPU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU No. 2 tahun 2017, disebutkan bahwa syarat pemilih selain sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemilih juga harus berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan E-KTP. Dalam hal pemilih tersebut belum mempunyai E-KTP, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Syarat lainnya adalah pemilih tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagaimana kita ketahui, orang dengan dua profesi tidak diperbolehkan untuk memilih kecuali sudah dinyatakan pensiun dari institusinya.

Hasil sinkronisasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

KPU Kota Solok menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan membagi jumlah pemilih untuk setiap TPS dalam Pemilihan dengan Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan; tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan lain yang berbeda pada TPS yang sama, tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Pembagian pemilih untuk tiap TPS juga harus memudahkan Pemilih, memperhatikan hal-hal berkenaan dengan aspek geografis sertajarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Daftar Pemilih ini disampaikan kepada PPK dan PPS untuk diteruskan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Tanggal 24 Juni hingga 14 Juli, Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok melakukan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Serentak Tahun 2020.

PPDP merupakan penyelenggara ad hoc dari unsur RT/RW atau masyarakat yang diusulkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat untuk membantu pemutakhiran data pemilih dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yakni melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya dengan prisip kerja akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) menjadi bagian penting dalam sukses Pemilihan Serentak Tahun 2020. Tahapan demi tahapan yang telah ditetapkan yang salah satunya menjadi tugas PPDP tidak lepas dari resiko, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, PPDP menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan coklit dari rumah ke rumah seperti menggunakan pelindung diri berupa masker, sarung tangan plastik, dan face shield.

Tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat. Menghindari kontak fisik dengan tidak melakukan jabatan tangan, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka. PPDP juga membawa anti septik berbasis alkohol, serta menggunakan alat tulis sendiri.

Sebelum berangkat melakukan coklit, PPDP melakukan pengecekan suhu tubuh. Setelah menyelesaikan tugas PPDP membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

KPU Kota Solok menjamin kesehatan PPDP sebelum melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada tahap pelaporan. Dalam masa persiapan PPDP mengikuti bimbingan teknis, pengecekan kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat pelindung diri, serta berkoordinasi dengan RT/RW/sebutan lain.

PPDP mendatangi pemilih dari rumah ke rumah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan memastikan petugas terbebas dari Covid-19. Semua petugas pemuktahiran data pemilih yang turun melakukan coklit data pemilih sudah melakukan rapid test dan hasilnya Non Reaktif.

KPU Kota Solok menggelar kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) yang merupakan tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dihadiri oleh Wali Kota Solok, Ketua Bawaslu, Ketua LKAAM, Ketua Bundo Kanduang, Polres Solok Kota, KNPI dan pihak terkait.

Gerakan Klik Serentak (GKS) dilaksanakan dengan cara menggunakan layanan di situs web Lindungihakpilihmu.kpu.go.id, pemilih cukup mengunjungi laman tersebut dan memasukkan data-data yang dibutuhkan saat diarahkan ke landing page-nya.

Di halaman muka, pemilih diminta untuk memasukkan "Nama" dan "NIK" sebelum cek nama mereka di Data pemilih sekaligus lokasi TPS di laman Lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jika langkah ini sudah dilakukan, maka klik tombol "Cari".

Berikutnya, situs web Lindungihakpilihmu.kpu.go.id akan menampilkan sejumlah informasi seturut data-data yang telah dimasukkan tadi, mulai "Nama", "Jenis Kelamin", Provinsi", "Kabupaten/Kota", "Kecamatan", Kelurahan", dan lokasi "TPS".

Coklit yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli -- 13 Agustus 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19. PPDP meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/ Surat Keterangan dan Kartu Keluarga, mencentang data pemilih bila cocok pada kolom keterangan dalam form A-KWK.

Jika data pemilih tidak cocok, PPDP akan memperbaiki data pemilih sesuai dengan dokumen kependudukan. Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal, belum cukup umur, pindah domisili, berubah status menjadi TNI/Polri, tidak ditemukan dan bukan penduduk setempat. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dan akan didaftarkan dalam formulir Model A.A-KWK, memberikan tanda bukti pendaftaran berupa formulir Model A.A.1-KWK Serta mengisi dan menempel stiker tanda bukti coklit di bagian depan rumah pemilih pada menggunakan formulir A.A.2-KWK.

Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 secara serentak KPU Kota Solok beserta dengan penyelenggara ad hoc yakni PPK dan PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan Gerakan Coklit Serentak Pemilihan Serentak tahun 2020.

Gerakan Coklit Serentak adalah upaya Komisi Pemilihan Umum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) telah dimulai yakni pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Gerakan Coklit Serentak (GCS) diawali dengan apel kesiapan Coklit yang diikuti oleh penyelenggara pemilu disemua tingkatan yakni KPU kabupaten/kota, PPK, PPS serta PPDP. Pada apel kesiapan Coklit dilakukan pengucapan Pakta Integritas oleh Petugas PPDP serta dilanjutkan dengan pemakaian atribut bagi Petugas PPDP meliputi tanda pengenal, ban lengan PPDP, serta topi. Selain itu diberikan pula Alat Perlindungan Diri (APD) berupa masker serta face shield, serta hand sanitizer bagi petugas PPDP.

Selesai apel kesiapan Coklit, dilanjutkan dengan melakukan Coklit kepada tokoh masyarakat, dimana masing-masing TIM GCS mendatangi rumah 5 (lima)tokoh masyarakat. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data Pemilih Serentak Tahun 2020, dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah.

Dalam proses coklit, PPDP menemukan sejumah permasalahan seperti, adanya warga yang menolak di data dan didaftarkan dalam data pemilih, bahkan ada warga tidak ingin masuk dalam daftar pemilih karena kecewa dengan pemilu sebelumnya. Petugas PPDP juga menemukan warga memiliki KTP dan KK yang alamatnya berbeda dengan tempat tinggalnya atau domisilinya.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan ddan Pencatatan Sipil, petugas coklik memutuskan bahwa orang tersebut tinggal dimana dan terdaftar di wilayah mana, kemudian nantinya akan terdaftar di TPS mana. Intinya, setiap warga Indonesia hanya terdaftar di satu tempat pemilihan sesuai dengan alamat yang ada di KTP Elektroniknya.

Dilain tempat, petugas pernah berdebat dengan pemilik rumah karena menolak istri/suami yang terdaftar dalam KK dilakukan coklit. Pemilihan beralasan bahwa istri/suami sudah kabur dari rumah, sehingga tidak lagi dianggap sebagai keluarga.

PPDP tidak diperbolehkan menghilangkan hak seseorang terdaftar dalam data pemilih, meski orang yang bersangkutan berada ditempat lain. Pendataan tetap dilakukan dengan berkoordinasi sama RT/RW untuk memperoleh data kependudukannya.

Masa pandemi Covid-19 dimana banyak orang memilih berdiam dirumah saja. Berinteraksi pun menjaga jarak, seratus dua puluh lima PPDP men-Coklit mengunjungi dari rumah kerumah, beragam medan ditempuh tak kenal lelah, ikhtiar, semangat dan kerja keras.

Berbagai macam permasalahan dilapangan dialami oleh PPDP, ada yang menolak didata, ada yang menerima dengan tak ramah, ada yang menganggap petugas Covid-19. Ada yang beberapa kali datang kerumah, ada yang mengembalikan tanda terima dengan melempar. Kondisi ini menyurut semangat mereka dengan tetap melangkah sederhana untuk kerja yang tak biasa.

Coklit telah berakhir tak ada kabar petugas PPDP yang terkena Covid-19, disiplin memakai APD selama bekerja, adalah kunci keselamatan dalam bekerja pada masa pandemi ini. Senyuman-senyuman akhir coklit menguatkan kita semua untuk tetap melantukan harmoni demokrasi di tengah pandemi.(*)


Jonnedi, SE.,MM

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Solok