Kedelai, Tahu-Tempe, dan Tukang Gorengan

Rio Lesmana S
Rio Lesmana S (Petani Ceria. Alumnus Institut Pertanian Bogor)

Tak ada hujan tak ada badai, tetiba tempe dan tahu menjadi trending. Bukan karena kelahiran menu baru dari kedua bahan tersebut, atau kemunculan seseorang yang mengampanyekan tempe dan tahu melebihi gaya Ade Londok, tapi karena harga bahan bakunya mendadak menggila di pasaran. Harga kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu melonjak 30%, dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.100 per kg dalam dua pekan terakhir. Tak pelak, produsen tahu dan tempe pun berimprovisasi dengan cara yang sama, menaikan harga jual.

Walhasil, di pasaran harga tahu tempe ikut terkerek signifikan. Selain ibu-ibu dibuat nyengir, para pedagang gorengan tahu dan tempe mendadak galau. Apakah akan ikut menaikan harga tahu dan tempe goreng, atau pun gehu, dengan risiko omzet turun, atau justru sebaliknya, menikmati kenaikan harga bahan baku layaknya lagu dangdut sedih dengan pinggul tetap goyang, tapi menerima fakta penipisan margin keuntungan, alias penurunan pendapatan setiap hari.

Secara fundamental, ketimpangan konsumsi dan produksi kedelai memang sudah terjadi sejak lama. Masalahnya, mengapa justru kenaikan harga terjadi saat ini. Apakah karena kelangkaan, alias sisi supply terkendala, boleh jadi karena impor mendadak berkurang atau justru produksi dalam negeri yang turun drastis? Atau justru tata kelolanya semakin amburadul, yang akhirnya dimanfaatkan oleh para penjudi ekonomi untuk menimbun komoditas kedelai, sengaja melangkakan persediaan kedelai di pasaran, menunggu harga menggila, lalu melepasnya ke pasaran dengan keuntungan berlipat-lipat. Jahatnya

Seperti apa sebenarnya kondisi permintaan dan penawaran kedelai nasional? Dari data yang ada, produksi kedelai lokal rata-rata mencapai 800 ribu-900 ribu ton per tahun. Cilakanya, angka tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan kebutuhan kedelai dalam negeri. Berdasarkan data Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) diperkirakan kebutuhan kedelai untuk produksi para anggotanya sekitar 150.000-160.000 per bulan. Artinya, tiap tahun kebutuhan kedelai berkisar 1,8 juta-1,92 juta ton.

Sementara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai US$510,2 (sekitar Rp7 triliun). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya diimpor dari Amerika Serikat. Artinya, di semester pertama tahun lalu sudah dilanda pandemik, tapi impor kedelai tetap berjalan lancar, diasumsikan bisa memenuhi semua kebutuhan nasional. Dengan asumsi yang sama, di tahun ini juga berlangsung impor dengan angka yang tak terlalu berbeda. Apalagi situasi perdagangan internasional sudah semakin pulih, dan kinerja petani nasional juga terus membaik.

Kinerja petani tersebut sangat jelas terlihat dari setiap kuartal tahun lalu di mana sektor pertanian adalah salah satu sektor yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif, di saat pertumbuhan ekonomi justru turun, bahkan minus. Jadi semestinya tidak ada masalah dengan pasokan, baik dari impor maupun dari pasokan petani lokal. Lalu dengan latar itu, tetiba harga kedelai melonjak naik, 30 persen lebih. Ada apa gerangan?

Secara teoritik, jika sisi supply dianggap tak bermasalah, dianggap sepadan dengan permintaan, maka harga tak semestinya naik. Tapi jika tata kelolanya buruk, membuka peluang bagi penjudi ekonomi untuk menyela proses distribusi kedelai, sehingga kelangkaan akan terjadi dan harga akan seketika membumbung tinggi. Nampaknya inilah yang menimpa komoditas kedelai saat ini, yang membuat tukang gorengan jadi galau luar biasa.

Miris memang. Jika ditilik ke belakang, kita pernah menikmati swasembada kedelai. Itu terjadi pada rentang waktu 1990-1992. Dalam periode tersebut, produksi kedelai nasional mencapai 1,6 juta-1,8 juta ton per tahun, dengan kebutuhan yang tidak sampai 1 juta ton. Lalu perjanjian dengan IMF tahun 1997 membuat segalanya berubah. Sesuai perjanjian, pemerintah (Bulog) tak boleh lagi mengurusi tata niaga kedelai, karena dianggap telah mengakibatkan monopoli yang membuat produksi kedelai tak menguntungkan bagi petani.

Namun yang terjadi justru bukan perbaikan struktur produksi kedelai nasional, tapi lahan produksinya menjadi kian berkurang. Harga yang kembali ke hukum pasar membuat harga kedelai mendadak kurang menarik bagi petani, sehingga banyak yang beralih ke komoditas lain. Maka terjadilah kemerosotan produksi kedelai, diikuti ketergantungan pada kedelai AS yang harganya tak terduga.

Masalahnya, impor, sebagaimana terjadi pada komoditas lain, melahirkan relasi rente dengan pemerintah, di mana hanya para pihak terpilih yang mendapat ijin mengimpor. Di sisi lain, tata kelola pasokan kedelai nasional juga semakin dikuasai oleh pihak ketiga, yakni distributor, yang acapkali menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga.

Lemahnya pengawasan dan rentannya penegak-penegak hukum dari aksi korupsi, membuat daya tawar konsumen kedelai juga ikut terkikis tipis, bahkan saya kira, kini hanya tersisa setipis tisu kering, yang acap digunakan oleh orang kantoran untuk memegang gorengan, agar tak kena minyak. Jadi sudah bisa dibayangkan, sudahlah daya tawar setipis tisu, kini keuntungannya pun juga demikian. Lantas apa yang terisa dari gorengan untuk tukang gorengan? Hanya tisu bekas


Rio Lesmana S

Petani Ceria. Alumnus Institut Pertanian Bogor