Pemerintah dan Oposisi Masa Pandemi

Hamda Afsuri Saimar
Hamda Afsuri Saimar (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas)

Pemerintah adalah pihak yang berada dalam lingkaran penyelenggara negara. Sedangkan oposisi adalah pihak yang memiliki pengaruh dan berada di luar lingkaran pemerintahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama memiliki andil penting dalam keberlangsungan masyarakat dalam hidup bernegara. Sehingga apa saja yang "keluar" dari "mereka" akan berubah menjadi informasi jika telah sampai kepada masyarakat. Sehingga iyanya pemerintah dan tidaknya oposisi bisa dijadikan masyarakat sebagai pegangan dalam bersikap.

Tapi pada faktanya, iyanya pemerintah dan tidaknya oposisi kadang malah membuat masyarakat menjadi bingung, karena tidak adanya pendirian dan kemantapan pada informasi yang diberikan. Rusuhnya masyarakat akan berdampak pada munculnya suatu polemik baru yang selalu bertambah. Lagi dan lagi.

Iyanya pemerintah pada saat awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 17 Januari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan bahwa Covid-19 tidak terdeteksi di Indonesia dan pada tanggal 7 Februari Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan "Indonesia satu-satunya negara besar tidak kena corona" serta ada pernyataan yang mengarah kepada "bercanda" yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan "karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk". Dari beberapa pernyataan tersebut memperlihatkan kepada publik bahwa iyanya pemerintah seolah tak memiliki bobot sebagai informasi bagi masyarakat.

Dan pada kenyataannya tepat pada dua bulan setelah nya, pihak pemerintah malah meng-iyakan bahwa covid-19 telah terdeteksi di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di hati masyarakat terkait kebenarannya, "ada atau tidak?". Dan tidak menutup kemungkinan munculnya beragam persepsi.

Pada tanggal 31 Juli 2020 Erdian Prihartanto atau Anji seorang musisi mewawancarai Hadi Pranoto seorang "Profesor" soal klaim temuan obat Covid-19. Pernyataan tersebut langsung jadi kontroversi di tengah masyarakat, karena kurangnya kesiapan dan ketelitian terhadap orang yang diwawancarai, seolah-olah terlihat meremehkan pandemi yang sedang dialami oleh Indonesia dan apa yang disampaikan tidak memiliki dasar. Pihak oposisi bagi masyarakat yang dijadikan sebagai tempat kepercayaan terakhir untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber malah mulai ikut-ikutan memberikan "ketidakpatenan". Sehingga tidaknya oposisi yang diharapkan oleh masyarakat untuk menangkis pernyataan yang tidak benar dan meragukan dari pemerintah serta memberikan informasi yang baik jauh dari kata tercapai.

Sampai kapan keraguan oleh masyarakat akan terus bersarang dalam kehidupan bernegara dan sampai kapan informasi yang sampai pada masyarakat bisa mantap dan konsisten dari kedua belah pihak, sehingga bahaya yang mengancam bagi kehidupan bernegara tidak terjadi. Hilangnya kepercayaan oleh masyarakat dapat berdampak buruk pada terganggunya keberlangsungan keutuhan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin. Vaksinasi terhadap Presiden diharapkan dapat mampu memberikan dan menguatkan kepercayaan kepada masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin ini, didukung oleh surat izin dengan dikeluarkannya EUA dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI untuk vaksin Sinovac. Namun dibalik kesuksesan dan harapan yang digantungkan terhadap proses vaksinasi tersebut tersimpan berbagai pro dan kontra yang menciptakan isu-isu yang beredar di masyarakat. Mulai dari pro dan kontra terkait vaksinasi secara gratis sampai kepada salah satu anggota DPR yang mengatakan secara tegas untuk menolak vaksin tersebut.

Kemunculan vaksin di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi obat penawar pandemi covid-19 malah menimbulkan kebimbangan bagi masyarakat, hal ini tentu akan berdampak pada persepsi masyarakat yang semakin kacau sehingga akan menimbulkan penyimpangan dalam bertindak. Mulai dari penyimpangan untuk menyebarkan berita yang belum tentu keabsahannya sampai pada terjadinya konflik antar masyarakat yang diakibatkan oleh berita dan pendapat yang berbeda terkait masalah tersebut. Dan yang terparah adalah masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap urusan-urusan yang berkembang di negara ini.

Semakin kurangnya filter dan referensi dalam memberikan informasi oleh kedua belah pihak, maka akan semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan malah memperlihatkan buruknya kualitas demokrasi Indonesia dalam mengolah informasi. Iyanya dan tidaknya yang disampaikan ke publik harus dapat difilter terlebih dahulu serta harus memiliki bobot untuk membuat masyarakat yakin kepada negara sendiri.Filterisasi terhadap informasi sangatlah penting untuk diterapkan demi mengurangi berita-berita menyesatkan yang sangat mudah untuk disebarkan melalui media massa. Apalagi dengan pemerintah yang sebagaian besar telah memiliki akun media sosial, baik itu akun pribadi maupun akun dari instansi tertentu.

Sebaiknya di dalam negara yang menganut sistem demokrasi haruslah mampu mengendalikan berbagai informasi yang beredar di masyarakat dan menguatkannya dengan berbagai data-data sebagai faktor pendukung. Menyampaikan informasi dengan berlandaskan data yang mumpuni akan meminimalisir dan memperbaiki kualitas kepercayaan masyarakat yang mungkin sudah terkikis habis.

Sebagai pejabat publik maupun tokoh publik diharapkan lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan. karena sebagian besar masyarakat awam yang kurang mengerti terkait permasalahan yang sedang melanda menjadi buta dalam bersikap. Dengan semakin tersaring dan terkontrolnya informasi yang beredar di masyarakat maka semakin tinggi kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat. Dan dengan tingginya kualitas informasi yang diterima maka dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bijaksana dalam bersikap. (*)


Hamda Afsuri Saimar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas