Vaksinasi Mandiri dan Inkonsistensi Pemerintah Menangani Pandemi

Mohammad Isa Gautama
Mohammad Isa Gautama (Pengajar Sosiologi Media, Sosiologi Korupsi dan Sosiologi Komunikasi di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.)

Pandemi Covid-19 sudah berumur lebih setahun di Indonesia. Total terinfeksi kini sudah semakin jauh meninggalkan angka satu juta jiwa. Memang, sangat banyak yang mampu bertahan sebagai penyintas, namun korban 37.932 jiwa (worldometer.com, per 10/3) bukanlah angka yang kecil, 647 di antaranya tenaga kesehatan (terbanyak di Asia).

Okelah, pemerintah tidak berdiam diri. Berbagai cara sudah dan sedang dilakukan. Kampanye anti pandemi digencarkan melalui 5M, yaitu Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker, Menghindari Kerumunan dan Membatasi interaksi. Tak sedikit yang ikhlas atau misuh-misuh membersihkan tepi jalan saat kedapatan melanggar protokol kesehatan, atau push-up dan berdiam dalam keranda jenazah. Kini di Jawa dan Bali kerap diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro, istilah 'malu-malu kucing' dari lockdown.

Di tengah fenomena saling menyalahkan antara elemen masyarakat, begitu masuk tahun baru kita agak terhibur saat Presiden R.I. akhirnya divaksin juga. Aksinya disiarkan langsung semua media, lengkap dengan viral kegugupan vaksinator. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, semua warga negara yang memenuhi persyaratan (181 juta lebih) akan divaksin sesuai giliran, tidak dipungut bayaran apa pun, dan diharapkan tuntas dalam 12-15 bulan.

Kita sambut keputusan itu penuh suka cita, apalagi beberapa minggu sebelumnya kontroversi apakah vaksin itu gratis atau berbayar, dan kalau berbayar apakah disubsidi pemerintah atau bukan berkembang bak bola liar. Pernyataan Presiden bagai oase di tengah padang pasir.

Bagaimana tidak, Januari 2021 adalah saat ledakan penambahan kasus perhari memuncak, rata-rata di atas 10 ribu. Hampir setiap hari terjadi pemecahan rekor jumlah terinfeksi. Pada 30/1, angka 14.518 kasus baru dalam sehari merupakan yang tertinggi sejak pandemi mendera. Jawa dan Bali menjadi pusat penyebaran. Positivity rate meningkat. Semua orang panik. Kita dirundung dilema, di tengah resesi yang terus berlanjut, alih-alih 2021 jadi tahun kebangkitan, tanda-tanda ke arah itu kok malah seolah memudar.

Lantas publik geger, lagi-lagi Presiden bicara, ada opsi pemberlakuan vaksinasi secara mandiri melalui jalur para pengusaha/perusahaan. Jokowi mengatakan, opsi ini muncul atas usulan para pengusaha. Kata beliau, melalui mekanisme tersebut biaya vaksinasi akan ditanggung perusahaan. Jokowi mengklaim, pemerintah menyambut baik hal ini lantaran dinilai dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Tak berapa lama, Koran Tempo (15/2) memberitakan, pemerintah membuka kesempatan perusahaan memvaksin semua karyawan dan keluarganya secara mandiri, lebih dari 2.600 perusahaan telah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kebijakan ini diperkuat Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Beranjak dari itu, kita perlu bersikap kritis terhadap rencana pemerintah ini. Logikanya sederhana. Alasan utama, pemerintah mestinya konsisten dengan pernyataan dan sikapnya di awal, usah plin-plan atau terkesan ingkar janji. Jangan sampai tergoda sekelompok orang dengan iming-iming atau (bisa jadi) ancaman tertentu. Ini pandemi lho, darurat, kita semua dibelit bencana. Kebijakan strategis harus diambil dengan mengutamakan kepentingan rakyat kelas bawah yang minim anggaran kesehatan.

Alasan berikutnya, kalau memang pemerintah berniat memvaksinasi masyarakat tanpa pandang bulu dan gratis, idealnya fokus ke mekanisme distribusi serta pencapaian target pemerataan ke seluruh Indonesia. Terlebih, ketersediaannya belum mencukupi. Pemerintah mengatakan baru memesan sebanyak 164 juta vaksin, dan itu pun belum semuanya yang sudah mendarat di negara kita. Secara global, produksi vaksin dunia pun masih terbatas (koran.tempo.co, 16/2).

Meski ada rencana penambahan pemesanan sebanyak 167 juta lagi, namun mengingat jumlah yang akan divaksin totalnya 181 juta dan vaksinator 'hanya' sejumlah 30.000, ditambah dengan fakta, fasilitas dan infrastruktur kesehatan kini sedang gelagapan disebabkan kekurangan ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap penderita covid-19, maka implementasi vaksinasi (tanpa tambahan rencana aneh-aneh lainnya) saja sudah cukup problematik. Jangan pula menutup mata, lembaga internasional menempatkan kita sebagai negara ranking kelas bawah mengatasi pandemi.

Pula, ditilik dari asas keadilan sosial, vaksinasi jalur mandiri mencerminkan ketidakadilan sosial. Bayangkan, setiap orang yang hidup berdampingan dengan orang kaya atau pegawai sebuah perusahaan akan gampang cemburu, sensi, stres saat tahu tetangganya sudah divaksin dalam skema vaksinasi mandiri perusahaan. Terlepas dari apakah ia membayar atau dibayarkan oleh perusahaan, tetap saja menstimulasi kecemburuan sosial, manakala treatment vaksinasi diterima secara berbeda.

Berikutnya, kalau alasannya program vaksinasi mandiri mampu mengurangi beban pemerintah, baik dalam hal percepatan implementasi maupun secara ekonomi, kok ya saya tidak menemukan nalarnya di situ, ya? Mesti diingat, sebanyak 30.000 vaksinator itu seluruhnya ditugaskan pemerintah, bukan pegawai swasta? Apakah ada rencana penambahan vaksinator yang difasilitasi pengusaha? Jika ya, ini masih bisa diterima. Namun jika tidak, mempercepat implementasinya di sisi mana? Apakah pengusaha akan memberi tambahan suplemen dan vitamin bagi 30.000 vaksinator agar dalam sehari mampu menyuntik lebih banyak orang dari kemampuan standarnya?

Lalu, apakah pengusaha akan membantu pemerintah dalam hal pengadaan vaksin untuk rakyat biasa? Lha, kalau pemerintah memberi izin pengusaha membeli vaksin langsung ke produsen dan vaksin tersebut diperuntukkan bagi anggota perusahaan beserta keluarganya, di mana logikanya membantu pemerintah secara ekonomi? Pada konteks ini, tetap saja ada kesan kuat mementingkan kelompok sendiri dan diskriminatif

Dus, usaha kalangan pengusaha agar mendapatkan vaksinasi di jalur yang berbeda dengan program pemerintah sangat dikhawatirkan menjurus pada akal-akalan demi menyerobot antrean panjang di tengah bencana. Terkesan mereka tidak sabar dan mencari pembenaran agar vaksinasi segera mereka dapatkan melalui cara yang berpotensi melukai nurani rakyat jelata. Saya sepakat dengan pendapat banyak pakar, vaksinasi mandiri membuka peluang terjadinya komersialisasi, bahkan korupsi. Kalkulasinya jelas, ada faktor utak-atik harga di situ, bagaimana hitungannya dengan kontrak yang sudah fix antara pemerintah dengan produsen, apakah mungkin (dijamin) nihil kongkalingkong dan sebagainya?

Itu baru di level atas. Belum lagi kalau vaksin mandiri dijual bebas baik secara resmi maupun secara diam-diam di pasar gelap akibat kebocoran jalur distribusi. Bukankah kita sudah kenyang dengan ulah 'super kreatif' orang Indonesia dalam memalsukan dan menerabas segala hal? (*)


Mohammad Isa Gautama

Pengajar Sosiologi Media, Sosiologi Korupsi dan Sosiologi Komunikasi di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.